Jakarta – Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai reaksi dari berbagai kalangan. Salah satu respons yang mencuat datang dari mahasiswa Universitas Indonesia (UI), yang secara resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi terhadap UU tersebut.
Gugatan ini diajukan sebagai bentuk penolakan terhadap beberapa ketentuan dalam UU TNI yang dianggap bermasalah dan berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Para mahasiswa menilai bahwa perubahan dalam regulasi ini dapat menimbulkan dampak luas bagi kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Alasan Mahasiswa UI Menggugat UU TNI
Mahasiswa UI yang tergabung dalam Forum Kajian Hukum dan Kebijakan Publik menyampaikan bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU TNI yang dinilai bermasalah dan dapat berdampak negatif terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa poin utama dalam gugatan mereka antara lain:
1. Potensi TNI Terlibat dalam Jabatan Sipil
– Mahasiswa menyoroti adanya ketentuan yang memungkinkan perwira TNI aktif untuk menempati posisi di instansi sipil. Mereka menilai kebijakan ini dapat mengaburkan batas antara kewenangan militer dan sipil, yang seharusnya dipisahkan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
2. Ketidakjelasan Mekanisme Pengawasan
– Dalam UU yang baru disahkan, mahasiswa UI melihat adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap institusi TNI, terutama dalam hal penegakan hukum dan akuntabilitas. Hal ini berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
3. Ancaman terhadap Reformasi Militer
– Sejak era reformasi, Indonesia telah berupaya menata kembali peran TNI agar lebih profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, dengan disahkannya UU ini, mahasiswa khawatir akan adanya kemunduran dalam upaya reformasi militer yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.
Langkah Hukum ke Mahkamah Konstitusi
Dalam gugatan yang diajukan ke MK, mahasiswa UI meminta agar dilakukan uji materiil terhadap beberapa pasal dalam UU TNI. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi dapat meninjau kembali regulasi tersebut dan mempertimbangkan apakah terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip demokrasi.
Selain itu, mahasiswa UI juga mengajak akademisi, praktisi hukum, serta organisasi masyarakat sipil untuk ikut mengawal proses hukum ini. Mereka menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan negara yang berpotensi mempengaruhi tatanan demokrasi dan hak-hak warga negara.
Respons Pemerintah dan DPR
Menanggapi gugatan ini, sejumlah anggota DPR menyatakan bahwa pengesahan UU TNI telah melalui proses yang panjang dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk masukan dari berbagai pihak. Pemerintah pun menegaskan bahwa regulasi baru ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme TNI dalam menjalankan tugasnya.
Namun, tidak sedikit pihak yang mendukung langkah mahasiswa UI dalam mengajukan uji materi. Beberapa pakar hukum menilai bahwa keberanian mahasiswa dalam menempuh jalur konstitusional ini merupakan bentuk kontrol sosial yang sehat dalam demokrasi.
Pengesahan UU TNI oleh DPR telah memunculkan polemik di masyarakat, khususnya di kalangan akademisi dan mahasiswa. Mahasiswa UI yang mengajukan gugatan ke MK menegaskan bahwa langkah mereka bertujuan untuk menjaga prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan akuntabilitas institusi negara.
Keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya akan menjadi penentu apakah UU TNI tetap diberlakukan atau mengalami revisi. Dalam proses ini, peran publik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan nasional.
