Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan pernyataan keras setelah menerima laporan kerugian negara akibat praktik beras oplosan yang dilakukan oleh sindikat mafia pangan. Dalam pernyataan publik yang disampaikannya baru-baru ini, Presiden Prabowo mengungkap bahwa negara menderita kerugian hingga Rp100 triliun akibat ulah segelintir pihak yang mencampur beras berkualitas rendah dengan beras premium.
“Ini bukan sekadar kecurangan biasa. Ini kejahatan terhadap rakyat dan negara. Kita tidak boleh diam!” tegas Prabowo dalam pidatonya yang langsung menuai sorotan publik.
Mekanisme Kejahatan Oplosan: Modus Halus, Dampak Brutal
Beras oplosan merupakan praktik di mana pelaku mencampurkan beras berkualitas buruk, bahkan yang sudah tidak layak konsumsi, dengan beras bermutu tinggi untuk menekan biaya produksi dan meraup keuntungan besar. Produk hasil oplosan ini kemudian dikemas ulang dan dijual di pasaran dengan harga premium.
Dampaknya sangat serius: tidak hanya merugikan negara dalam hal anggaran subsidi dan pengadaan pangan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan menjatuhkan harga jual petani lokal.
Menurut data dari tim investigasi pemerintah, praktik ini sudah berlangsung secara sistematis dan melibatkan jaringan distribusi besar, termasuk oknum-oknum pengusaha penggilingan padi, distributor, bahkan diduga ada aktor yang bermain di level impor.
Prabowo: “Kita Akan Sita Mesin dan Aset Mafia!”
Dalam pernyataan selanjutnya, Presiden Prabowo dengan nada tegas mengatakan bahwa pemerintah akan menyita semua mesin penggilingan dan aset pelaku yang terlibat dalam kejahatan pangan ini.
“Penggiling padi yang brengsek itu akan kita sita! Negara tidak akan dikendalikan oleh mafia pangan,” seru Prabowo, menegaskan bahwa masa toleransi terhadap pelaku korupsi dan mafia pangan telah berakhir.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembersihan sistemik terhadap praktik curang dalam sektor pangan, yang dinilai menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Gerakan Nasional Bersih dari Mafia Pangan
Sebagai tindak lanjut, pemerintah segera meluncurkan Gerakan Nasional Pemberantasan Mafia Pangan. Program ini akan melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Kementerian Pertanian, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan masyarakat sipil.
Pengawasan terhadap rantai pasok beras akan diperketat mulai dari tingkat petani, penggilingan, hingga distribusi ke ritel. Pemerintah juga akan membentuk satuan tugas khusus yang bertugas melakukan audit, investigasi, dan penindakan langsung terhadap pelaku kecurangan.
Respons Publik dan Harapan Petani
Langkah Presiden Prabowo mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Para petani yang selama ini merasa dirugikan oleh praktik oplosan akhirnya melihat harapan untuk mendapatkan harga jual yang adil. Di sisi lain, konsumen berharap kualitas beras di pasaran bisa lebih terjamin dan sesuai dengan standar kesehatan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa sikap tegas Presiden Prabowo merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil, khususnya petani dan konsumen, serta menjadi awal dari revolusi pengawasan pangan di Indonesia.
Saatnya Pangan Jadi Prioritas Kedaulatan
Kasus beras oplosan bukan sekadar urusan dagang. Ia adalah soal keamanan nasional, kesehatan rakyat, dan masa depan ketahanan pangan. Presiden Prabowo telah membuka jalan dengan langkah tegas. Sekarang, tinggal bagaimana seluruh elemen bangsa ikut bergerak, menjaga agar nasi yang kita makan benar-benar lahir dari kejujuran dan kerja keras petani—bukan tipu daya mafia.
