Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyerukan agar aparat penegak hukum bertindak cepat menindaklanjuti laporan Menteri Pertanian (Mentan) terkait dugaan maraknya praktik beras oplosan yang merugikan masyarakat. Menurut Sahroni, isu ini bukan sekadar pelanggaran bisnis, tapi sudah menyangkut ketahanan pangan dan keadilan konsumen.
Pernyataan Mentan yang menyebutkan bahwa kerugian masyarakat akibat beras oplosan mencapai Rp100 triliun telah mengguncang publik. Tidak sedikit yang merasa tertipu karena membayar harga tinggi untuk kualitas beras yang ternyata tidak sesuai label.
Bukan Pelanggaran Biasa, Tapi Ancaman Sistemik
Dalam keterangan tertulisnya, Sahroni menegaskan bahwa dugaan ini harus dijadikan prioritas oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung, mengingat dampaknya sangat luas. Ia menyebut praktik beras oplosan bukan sekadar tindakan curang individu, melainkan kejahatan terorganisir yang merusak sistem distribusi pangan nasional.
“Kalau memang benar ada permainan besar dalam distribusi dan kualitas beras, ini bukan pelanggaran kecil. Ini kejahatan sistemik yang menyasar perut rakyat. Penegak hukum harus segera bertindak,” ujar Sahroni.
Desakan Investigasi Menyeluruh
Politisi Partai NasDem itu juga mendesak agar Polri dan Kejagung membentuk tim investigasi lintas lembaga, melibatkan Satgas Pangan dan lembaga perlindungan konsumen, untuk menelusuri rantai distribusi dari hulu ke hilir.
Ia mengingatkan bahwa membiarkan isu ini berlarut hanya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pemerintah, apalagi beras merupakan kebutuhan pokok hampir seluruh rakyat Indonesia.
“Bayangkan, masyarakat beli beras premium tapi ternyata campuran. Ini penipuan masif. Aparat harus hadir dan beri rasa aman,” tegasnya.
Dukungan untuk Mentan dan Transparansi Publik
Sahroni juga menyampaikan apresiasi terhadap keberanian Mentan yang mengungkap fakta di balik rantai distribusi beras yang diduga bermasalah. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, dan harus direspons serius oleh aparat.
Tak lupa, Sahroni mengimbau agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan terbuka, serta hasilnya diumumkan kepada publik untuk menjaga akuntabilitas.
Peringatan bagi Pelaku Curang
Melalui pernyataannya, Sahroni juga mengirim pesan keras kepada oknum pelaku usaha yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras. Menurutnya, pelaku tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga mencoreng dunia usaha yang sehat.
“Kami di DPR siap mendukung proses hukum jika ini berlanjut ke ranah pidana. Jangan beri ruang bagi mafia pangan,” pungkasnya.
Ujian bagi Penegakan Hukum di Sektor Pangan
Kasus beras oplosan menjadi ujian serius bagi integritas sistem pangan dan hukum Indonesia. Dengan desakan dari parlemen seperti yang disuarakan oleh Ahmad Sahroni, publik kini berharap tidak hanya janji, tapi aksi nyata dalam mengusut skandal yang menyentuh kebutuhan paling dasar rakyat.
