Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam membongkar praktik korupsi dana hibah di Jawa Timur. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menyita aset berupa tanah dan bangunan senilai sekitar Rp3 miliar yang diduga kuat berasal dari hasil kejahatan korupsi.
Aset tersebut merupakan bagian dari penyidikan lanjutan dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim yang menyeret sejumlah nama pejabat dan pihak swasta. Penyitaan dilakukan sebagai upaya pemulihan kerugian negara sekaligus pengumpulan alat bukti yang sah secara hukum.
Aset Mewah Terkait Aliran Dana Ilegal
Menurut pernyataan resmi dari juru bicara KPK, aset yang disita berlokasi di kawasan strategis dan tergolong mewah. Penelusuran menunjukkan bahwa pembelian properti tersebut tidak sesuai dengan profil ekonomi pemiliknya, yang diduga hanya bertindak sebagai “nominee” atau perantara untuk menutupi jejak keuangan pelaku utama.
“Tim penyidik telah menyegel dan menyita tanah serta bangunan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dana hibah. Nilainya diperkirakan mencapai Rp3 miliar,” ujar juru bicara KPK, Senin (17/6).
Langkah ini diyakini sebagai bagian dari strategi KPK untuk mengejar aset-aset yang selama ini disembunyikan dalam bentuk properti atau dialihkan ke pihak ketiga.
Dana Hibah: Lahan Subur Korupsi yang Sulit Dideteksi
Kasus dana hibah di Jawa Timur telah menjadi sorotan sejak beberapa tahun terakhir. Celah regulasi dan lemahnya pengawasan membuat dana hibah kerap disalahgunakan oleh oknum pejabat dan pihak ketiga melalui rekayasa proposal, pemotongan anggaran, atau bahkan pencairan fiktif.
Skema korupsi yang digunakan biasanya rapi dan melibatkan banyak tangan. Mulai dari proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan anggaran, semua sudah dirancang untuk memudahkan penyelewengan. Tak jarang, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan bantuan masyarakat justru berakhir menjadi aset pribadi para pelaku.
Masyarakat Dukung KPK Ungkap Dalang Korupsi Hibah
Penyitaan ini pun disambut positif oleh masyarakat dan pegiat antikorupsi. Banyak pihak menilai bahwa langkah KPK sangat penting untuk menciptakan efek jera dan mengembalikan uang negara yang telah disalahgunakan. Dalam sejumlah forum publik, warga menyuarakan harapan agar seluruh pelaku, tanpa pandang bulu, dibawa ke meja hijau.
“Korupsi dana hibah bukan hanya soal uang. Ini menyangkut hak masyarakat kecil yang seharusnya dibantu,” ungkap seorang aktivis antikorupsi di Surabaya.
Upaya Pemulihan dan Penguatan Sistem
Tak hanya sekadar menindak, KPK juga menyerukan perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap alokasi dana hibah di tingkat pemerintah daerah. Transparansi dalam proses distribusi, pelibatan publik dalam pengawasan, serta digitalisasi sistem anggaran menjadi beberapa solusi jangka panjang yang didorong oleh lembaga antirasuah tersebut.
Dengan disitanya aset senilai Rp3 miliar dalam kasus korupsi dana hibah Jatim, KPK menunjukkan bahwa pelaku korupsi tidak akan bisa bersembunyi di balik properti mewah dan nama orang lain. Penindakan tegas ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk membongkar jejaring korupsi yang selama ini menggerogoti dana publik secara sistematis dan diam-diam.
